Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Politik dan organisasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks kehidupan sosial dan pemerintahan. Politik mengacu pada aktivitas, proses, dan kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan otoritas dalam suatu masyarakat. Sementara itu, organisasi adalah entitas yang terstruktur yang dibentuk oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Politik dan organisasi memiliki keterkaitan yang erat karena politik sering kali mempengaruhi cara organisasi diatur dan bawah ini adalah beberapa aspek penting dalam hubungan antara politik dan organisasi 1. Pembentukan Organisasi Politik dapat mempengaruhi pembentukan organisasi. Keputusan politik seperti undang-undang atau kebijakan pemerintah dapat menjadi motivasi bagi individu atau kelompok untuk membentuk organisasi yang mencoba mempengaruhi atau beroperasi dalam kerangka kebijakan tersebut. 2. Pengaturan Operasi Politik juga mempengaruhi regulasi dan aturan yang mengatur operasi organisasi. Pemerintah biasanya memiliki peran dalam membuat kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas organisasi, seperti regulasi lingkungan, perpajakan, atau regulasi pasar. 3. Pengaruh Kebijakan Kebijakan politik, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan sosial, dapat berdampak langsung pada organisasi. Organisasi dapat diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut, dan mereka dapat berusaha mempengaruhi pembentukan kebijakan melalui upaya advokasi atau Pemilihan Pemimpin Politik juga mempengaruhi pemilihan pemimpin dalam organisasi. Dalam beberapa organisasi, pemimpin dipilih melalui proses pemilihan atau pemungutan suara, yang melibatkan keputusan politik dari anggota Pengaruh Kekuasaan Politik melibatkan distribusi kekuasaan, dan ini juga berlaku dalam konteks organisasi. Kekuasaan dalam organisasi dapat mempengaruhi dinamika internal, pengambilan keputusan, dan hubungan antara anggota kesimpulannya, politik dan organisasi saling terkait karena politik mempengaruhi pembentukan, regulasi, dan kebijakan organisasi. Di sisi lain, organisasi juga dapat mempengaruhi politik melalui upaya advokasi dan partisipasi politik. Pemahaman yang baik tentang hubungan ini penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Organisasi dapat menjadi arena kekuasaan politik ketika mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam contoh organisasi yang dapat menjadi arena kekuasaan politik termasuk1. Partai Politik Partai politik adalah organisasi yang berfokus pada kegiatan politik dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik serta memperoleh kekuasaan politik. Mereka berkompetisi dalam pemilihan umum dan berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar dapat memenangkan kursi di parlemen atau posisi politik lainnya. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
STRUKTURPOLITIK INDONESIA Struktur politik = o pelembagaan hubungan organisasi antara komponen- komponen yang membentuk bangunan politik o selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yang dipengaruhi oleh distribusi dan penggunaan kekuasaan. Sistem politik yang umumnya berlaku di tiap negara meliputi 2 struktur yaitu infra struktur politik dan supra struktur politik.1. Kekuasaan dan Politik Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi yang mungkin dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau bagi kepentingan orang lain dalam organisasi Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 2015. Menurut Kacmar dan Baron yang dikutip dalam Andrews dan Kacmar 2001 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Greenberg dan Baron 2000 mendefinisikan Politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara 119 mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu Greenberg dan Baron, 2000. Ada banyak definisi untuk politik organisasi. Tetapi pada hakikatnya semua berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada prilaku anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan diri sendiri dan secara organisasional tidak bersanksi. Untuk maksud kita, kita definisikan perilaku politik dalam organisasi sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai dari peran formal seseorang dalam organisasi, tertapi yang mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Definisi ini meliputi unsur-unsur yang banyak orang maksudkan bila mereka berbicara tentang politik organisasi. Perilaku politik itu berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang. Perilaku itu menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Disamping itu, definisi kita meliputi upaya-upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan bila kita menyatakan bahwa politik itu menyangkut “distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi itu.” Definisi kita cukup luas untuk mencakup perilaku politik seperti menahan informasi utama dari para pengambil keputusan, peniupan-peluit, penyebaran-desas-desus, pembocoran informasi rahasia mengenai kegiatan organisasi ke media massa, pertukaran dukungan dengan orang-orang lain dalam organisasi demi keuntungan timbal-balik, dan melobi atas nama atau melawan seorang individu tertentu suatu alternatif keputusan. Kelaziman dan intensitas kemunculan politik organisasi berbeda-beda mengikuti karakteristik struktur organisasi dan siklus khusus Drory, 1993. Pfeffer 1992 dikutip dalam Greenberg dan Baron 2000 mengemukakan beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi, sebagai berikut 120 a. Perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit individual dan kelompok memiliki kepentingan yang terkonflik dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan power yang hampir sama. b. Perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian kinerja, seleksi personel, dan keputusan kompensasi Ferris dan Kacmar, 1992. Hal ini kemungkinan karena adanya ambiguity. Lingkungan organisasional bersifat ambiguous karena tidak adanya kriteria evaluasi yang jelas, sehingga organisasi cenderung kurang bergantung pada hasil yang dapat diukur dan lebih pada usaha pekerja, potensi yang dipersepsikan dan karakteristik, nilai, dan sikap personal. Semua hal tersebut dapat diubah melalui manipulasi pertimbangan Ferris & King, 1991. c. Aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Menurut Greenberg dan Baron 1997 ada tiga tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda-beda. Tahap pertama, saat organisasi baru berdiri, pendiri organisasi memperoleh kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada para bawahannya. Kedua, tahap pertumbuhan organisasi, anggota organisasi cenderung terpisah-pisah karena kekompleksan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkkan konflik. Ketiga, saat pertumbuhan organisasi mengalami penurunan, anggota-anggota merasa tidak aman akan pekerjaannya dan memerlukan tindakan politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun 121 kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota organisasi terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Pemahaman bahwa organisasi adalah sebuah entitas politik akan mampu menyadarkan manajer melihat organisasi secara utuh’ dan tidak hanya mengandalkan pada cara-cara instrumental saja. Morgan3 dan Bolman & Deal4 misalnya, melihat organisasi sebagai wahana atau gelanggang politik tempat bernegosiasi kepentingan oleh para anggotanya. Drory5 mendefinisikan politik organisasi sebagai perilaku informal di dalam organisasi dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh melalui tindakan terencana yang diarahkan untuk peningkatan karir individu pada situasi untuk memperoleh banyak pilihan keputusan. Selanjutnya, Miles6 mendefinisikan politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria atau proses pengambilan keputusan organisasional dalam rangka memenuhi kepentingannya. Analisis organisasi dari perspektif politik melibatkan tiga diskursus yaitu kepentingan, kekuasaan dan pengaruh. 2. Kekuasaan dan Otoritas Kekuasaan didefinisikan sebagai kebutuhan untuk memanipulasi orang lain dan mempunyai superioritas atas mereka. Dari definisi kebutuhan akan kekuasaan, kekuasaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu-membuat orang berubah. Individu yang memiliki kekuasaan mempunyai kemampuan untuk memanimpulasi atau mengubah orang lain. Definisi kekuasaan tersebut membedakan kekuasaan dari otoritas dan pengaruh. Salah satu sumber kontroversi definisi utama berkembang dengan pertanyaan Apakah kekuasaan merupakan pengaruh yang dapat diamati pada orang lain, atau hanya mempunyai kemampuan untuk memengaruhi? Alasannya adalah individu yang paling berkuasa adalah yang paling kecil 122 kemungkinannya untuk memunjukkan bukti luar yang mereka miliki. Kehadiran mereka saja sudah cukup mengubah perilaku orang lain tanpa mengangkat tangan atau mengucapkan kata. Ini membuat studi kekuasaan lebih sulit, tetapi pada saat bersamaan hal ini tidak boleh diabaikan secara konseptual. Karyawan yang mengambil jalur belakang untuk menghindari konfrontasi dengan rekan kerja yang terintimidasi dipengaruhi tanpa mengetahui kekuasaan yang diberikan kepada rekan kerja yang ketakutan. Otoritas memiliki legitimasi dan ia merubakan sumber kekuasaan. Otoritas nerupakan hak untuk memanipulasi atau mengubah orang lain. kekuasaan tidak mempunyai legitimasi. Selain itu, ada perbedaann antara otoritas birokrasi klasik atas bawah dengan konsep otoritas bawah-atas dari Bernard yang didasarkan pada penerimaan. Secara khusus, Bernard mendefinisikan otoritas sebagai "karakter komunikasi perintah dalam organisasi foral di mana niat baik diterima oleh kontributor atau 'anggota' organisasi sebagai pengatur tindakan yang dikontribusikannya." Teori penerimaan otoritas tersebut mudah dibedakan dengan kekuasaan. Grimes menyatakan "Apa yang melegitimasi otoritas adalah promosi atau pengejaran tujuan kolektif yang dihubungkan dengan konsensus kelompok. Sebaliknya, kekuasaan adalah pengejaran tujuan individu yang berhubungan dengan pencapaikan kelompoknya. Pengaruh biasanya dipahami lebih luas daripada kekuasaan. Pengaruh mencangkup kemampuan untuk mengubah orang lain, seperti mengubah kepuasan dan kinerja. Pengaruh lebih berhubungan dengan kepemimpinan daripada dengan kekuasaan, tetapi keduanya jelas-jelas terlibat dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, otoritas berbeda dari kekuasaan karena legitimasi dan penerimaannya, dan pengaruh lebih luas daripada kekuasaan, tetapi secara jonseptual begitu dekat sehingga kedua istilah itu dapat digunakan secara bergantian. 123 3. Kekuasaan dan Kepemimpinan Suatu perbandingan yang cermat dari penggambaran kita akan kekuasaan dengan penggambaran kita akan kepemimpinan dalam bab sebelumnya mengungkapkan bahwa kedua konsep itu terjalin dengan erat. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin mencapai tujuan, dan kekuasaan merupakan suatu sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan itu. Suatu perbedaan berkaitan dengan kompatibilitas tujuan. Kekuasaan tidak menuntut kompabilitas tujuan, kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan. Di pihak lain, kepemimpinan menuntut sesuatu kongruensi atau tujuan pemimpin dan pengikutnya. Perbedaan kedua berkaitan dengan arah dan pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah pada bawahan seseorang. Kepemimpinan meminimalkan pentingnya pola pengaruh ke samping dan ke atas, kekuasaan tidak demikian. Masih ada perbedaan lain yang menyangkut riset. Riset kepemimpinan, kebanyakan menekankan gaya. Riset itu pengupayakan jawaban terhadap pertanyaan seperti Seberapa suportif seharusnya seorang pemimpin itu? Berapa banyak pengambilan keputusan yang hendak dibagi-bagi bersama bawahan? Sebaliknya, riset mengenai kekuasaan telah cenderung mencangkup bidang yang lebih luas dan berfokus pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Riset itu telah jauh melampaui individu sebagai pelaksana karena kekuasaan dapat dipergunakan oleh kelompok maupun oleh individu-individu untuk mengembalikan individu atau kelompok lain Robbins, 2003.
konfliksosial dengan menekankan pada pentingnya peran kewenangan dan kekuasaan (power). Konsep kekuasaan yang dimaksud D. ahrendorf . adalah sebagaimana yang kita temukan dalam konsep Weber atau yang dalam ilmu politik selalu dikatakan sebagai kemampuan individu/ kelompok untuk memaksakan keinginannya pada pihak lain, sekalipun
Namundemikian, hubungan antara Islam dan kekuasaan politik, khususnya dalam masyarakat muslim, begitu kuat mengakar. Sehingga adalah ketidakmungkinan untuk memisahkan secara tegas antara keduanya. Ada pula yang beranggapan bahwa secara prinsip ataupun praktik, kedua hal tersebut sama sekali tidak bisa terpisahkan.
perempuanmerupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap dan pengambilan keputusan di Indonesia belum menunjukkan keterbukaan politik bagi perempuan. Data tahun 2010 menunjukkan keterwakilan perempuan di MPR 8.06%, DPR 8.
MboZ. hubungan politik dan kekuasaan
